Bisnis Ilegal Thrifting Pakaian Bekas dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia

 

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar pakaian bekas atau thrift shop menjelma menjadi tren baru di kalangan anak muda Indonesia. Harga murah, pilihan unik, serta semangat gaya hidup berkelanjutan menjadikan thrifting sebagai bagian dari budaya konsumsi baru. Namun di balik popularitasnya, terdapat persoalan besar yang jarang dibicarakan: sebagian besar pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia masuk melalui jalur ilegal dan membawa dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Ledakan Tren Thrifting di Era Digital

Media sosial dan platform e-commerce memberi ruang besar bagi bisnis thrifting. Para penjual dapat memperoleh barang bekas impor dalam jumlah besar—sering disebut “bal”—untuk kemudian dijual kembali secara daring. Bagi konsumen, thrifting menawarkan pengalaman berburu barang unik yang berbeda dari pasar ritel biasa. Namun, tingginya permintaan justru membuka celah bagi masuknya barang-barang ilegal dari luar negeri.

Menurut regulasi perdagangan Indonesia, impor pakaian bekas dilarang karena berpotensi mengganggu industri lokal dan membawa risiko kesehatan. Meski demikian, volume pakaian bekas ilegal yang masuk terus meningkat melalui jalur laut dan distribusi yang sulit diawasi.

Ancaman Serius terhadap Industri Tekstil Nasional

Dampak terbesar dari masuknya pakaian bekas ilegal dirasakan oleh sektor industri tekstil dan konveksi dalam negeri. Industri tekstil merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, mulai dari penjahit rumahan, konveksi kecil, hingga pabrik garmen skala besar.

Masuknya pakaian impor bekas yang dijual dengan harga sangat murah membuat produk baru buatan lokal mengalami tekanan berat. Konsumen cenderung memilih pakaian bekas impor yang lebih murah ketimbang produk UMKM yang harganya lebih tinggi karena menggunakan bahan baru. Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi kapasitas produksi, memicu PHK, dan melemahkan rantai pasok industri tekstil nasional.

Bagi UMKM konveksi, kondisi ini semakin sulit. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan produk pabrikan besar, tetapi juga dengan pakaian bekas yang sudah diproduksi massal oleh negara lain di masa lalu.

Kerugian Pendapatan Negara dan Ekonomi Bayangan

Karena merupakan kegiatan ilegal, penyelundupan pakaian bekas tidak melewati proses bea cukai yang sah. Negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak impor, bea masuk, dan retribusi legal lainnya. Selain itu, keberadaan jaringan “ekonomi bayangan” (shadow economy) semakin subur, mulai dari proses penyelundupan di pelabuhan hingga distribusi ke pasar-pasar tertentu.

Aktivitas semacam ini juga menurunkan kredibilitas sistem perdagangan Indonesia. Ketika praktik ilegal dibiarkan tumbuh, kebocoran penerimaan negara meluas dan pengawasan logistik menjadi semakin sulit dilakukan.

Risiko Kesehatan dan Standar Kebersihan

Sebagai barang bekas, pakaian impor tersebut umumnya tidak melalui inspeksi standar kesehatan. Di negara asalnya, pakaian bekas bisa berasal dari donasi, barang sisa, bahkan limbah tekstil yang tidak layak digunakan kembali. Tanpa proses sterilisasi yang memadai, pakaian ini berpotensi membawa bakteri, jamur, hingga residu kimia yang berbahaya bagi kulit.

Beberapa negara penerima pakaian bekas dari negara maju telah melaporkan temuan kontaminan biologis pada pakaian bekas impor. Risiko serupa juga dapat terjadi di Indonesia, terutama karena lingkungan distribusi yang kurang higienis dan rendahnya standar pengecekan barang.

Menghambat Pengembangan Ekonomi Sirkular Lokal

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan industri daur ulang tekstil dan ekonomi sirkular. Limbah tekstil dalam negeri bisa diolah kembali menjadi benang, kain baru, atau produk turunan seperti aksesoris. Namun, banjirnya pakaian bekas impor justru membuat harga bahan pakaian bekas lokal jatuh dan menghambat pertumbuhan industri daur ulang yang memanfaatkan sumber daya domestik.

Ketika produk impor bekas lebih murah daripada produk lokal daur ulang, insentif untuk berinvestasi dalam teknologi daur ulang tekstil menjadi menurun. Padahal ekonomi sirkular tekstil bisa menjadi pendorong industri hijau yang berkelanjutan.

Dampak Sosial: Normalisasi Aktivitas Ilegal

Fenomena thrifting ilegal tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membuka ruang normalisasi aktivitas ilegal dalam masyarakat. Banyak penjual tidak menyadari bahwa “bal-balan” pakaian yang mereka beli berasal dari penyelundupan. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang tumbuh tanpa regulasi dan tanpa akuntabilitas.

Selain itu, konsumen yang membeli produk ini secara tidak langsung turut mendukung rantai perdagangan gelap. Pada akhirnya, praktik ini melemahkan budaya kepatuhan hukum dan menurunkan kualitas tata kelola ekonomi nasional.

Perlunya Penegakan Regulasi dan Literasi Konsumen

Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah perlu memperkuat pengawasan jalur distribusi barang impor, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering menjadi titik masuk pakaian bekas ilegal. Selain itu, literasi konsumen juga sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa membeli pakaian bekas impor ilegal bukan hanya persoalan gaya hidup murah dan unik, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, pelaku industri lokal perlu didorong untuk menciptakan inovasi produk, memperbaiki kualitas, dan memanfaatkan peluang ekonomi sirkular. Tren thrifting bisa diarahkan pada penggunaan pakaian bekas lokal, bukan impor ilegal, sehingga tetap mendukung gaya hidup berkelanjutan tanpa merugikan industri nasional.

Penutup

Thrifting memang menawarkan nilai estetika dan ekonomi yang menarik bagi konsumen, tetapi masuknya pakaian bekas impor secara ilegal membawa dampak serius bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari kerugian industri tekstil, hilangnya pendapatan negara, risiko kesehatan, hingga terbentuknya ekosistem pasar gelap, seluruh aspek ini menunjukkan perlunya tindakan nyata.

Dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan mendorong pertumbuhan industri tekstil lokal serta ekonomi sirkular, Indonesia dapat memanfaatkan peluang fashion berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kestabilan ekonominya.