Penegakan Hukum dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah: Analisis dalam Perspektif Negara Hukum Modern 

 

Abstrak

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas suatu negara. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas, integritas, dan independensi proses penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penegakan hukum dan kepercayaan publik, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan sosiologis yang memengaruhi kedua aspek tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap teori-teori negara hukum, kepercayaan publik, dan praktik penegakan hukum di berbagai negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan bebas intervensi politik berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, ketika institusi hukum gagal menjalankan fungsi secara adil, tingkat kepercayaan publik menurun drastis. Artikel ini menegaskan perlunya reformasi hukum holistik yang mencakup penguatan institusi, digitalisasi sistem, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum sebagai langkah strategis dalam meningkatkan legitimasi pemerintah.

---

Pendahuluan

Dalam konsep negara hukum (rechtstaat dan rule of law), hukum tidak hanya memiliki fungsi sebagai instrumen pengatur, melainkan juga sebagai mekanisme untuk memelihara keadilan dan menjaga kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Keberhasilan suatu negara dalam menegakkan hukum sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Kepercayaan publik merupakan modal sosial penting yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik serta kestabilan politik.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada tantangan serius seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta intervensi politik. Kondisi ini memicu munculnya ketidakpercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai keterkaitan penegakan hukum dan kepercayaan publik sangat penting sebagai bagian dari upaya reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan.

---

Metodologi

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Sumber yang dianalisis meliputi:

1. Teori-teori klasik dan modern tentang negara hukum

2. Penelitian sebelumnya terkait kepercayaan publik dan penegakan hukum

3. Laporan lembaga internasional (OECD, UNODC, World Justice Project)

4. Literatur hukum, jurnal akademik, serta artikel yang membahas integritas lembaga penegak hukum

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan fokus pada hubungan kausal antara kualitas penegakan hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

---

Pembahasan

1. Penegakan Hukum sebagai Pilar Negara Hukum

Dalam negara hukum modern, hukum menempati posisi tertinggi dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Prinsip-prinsip utama negara hukum meliputi:

• Supremasi hukum

• Persamaan di depan hukum

• Due process of law

• Independensi peradilan

• Akuntabilitas institusi penegak hukum

Ketika prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, hukum akan menciptakan prediktabilitas dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Tantangan Penegakan Hukum di Negara Berkembang

Beberapa tantangan struktural yang memengaruhi kualitas penegakan hukum antara lain:

a. Intervensi politik dan kepentingan tertentu

Dalam banyak kasus, lembaga penegak hukum tidak sepenuhnya independen sehingga rentan digunakan sebagai alat kekuasaan.

b. Korupsi dan mafia peradilan

Fenomena suap, gratifikasi, dan permainan perkara membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum.

c. Lemahnya integritas dan kompetensi aparat hukum

Tanpa sumber daya manusia yang beretika dan kompeten, hukum tidak dapat berfungsi optimal.

d. Sistem regulasi yang tumpang tindih

Banyaknya peraturan yang saling bertentangan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

3. Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terbentuk melalui persepsi masyarakat terhadap:

• Keadilan dalam penanganan kasus

• Transparansi proses hukum

• Kesetaraan perlakuan bagi pejabat dan rakyat biasa

• Konsistensi putusan dan vonis pengadilan

• Respons pemerintah dalam menangani kasus besar

Ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum diskriminatif atau tidak transparan, tingkat kepercayaan publik menurun secara signifikan. Sebaliknya, proses hukum yang adil dan terbuka meningkatkan legitimasi pemerintah serta memperkuat stabilitas sosial.

4. Era Digital dan Dinamika Baru Penegakan Hukum

Media sosial dan teknologi digital menciptakan mekanisme kontrol publik yang lebih kuat terhadap aparat penegak hukum. Namun, penyebaran informasi palsu juga bisa menurunkan kepercayaan secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dan transparansi melalui:

• Informasi perkara yang dapat diakses publik

• Digitalisasi proses hukum

• Bodycam polisi dan CCTV berbasis AI

• Sistem pelaporan digital anti-korupsi

5. Strategi Reformasi untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

Beberapa reformasi mendesak yang diperlukan adalah:

1. Penguatan independensi lembaga peradilan

2. Pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum

3. Rekrutmen aparat hukum berbasis merit dan integritas

4. Transparansi digital dalam proses hukum

5. Harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum

6. Pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga hukum

Reformasi ini bersifat holistik dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan.

---

Kesimpulan

Penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki hubungan erat yang bersifat timbal balik. Penegakan hukum yang kuat, independen, dan transparan meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan penegakan hukum yang lemah menggerus legitimasi pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan reformasi menyeluruh yang mencakup perbaikan institusional, peningkatan integritas aparat hukum, digitalisasi sistem, serta penguatan mekanisme pengawasan publik. Peningkatan kepercayaan masyarakat tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada keberhasilan pembangunan jangka panjang.

---

Daftar Pustaka (Contoh Format Akademik)

• Dicey, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Oxford University Press.

• Fukuyama, Francis. (2013). The Origins of Political Order. New York: Farrar, Straus and Giroux.

• Luhmann, Niklas. (1979). Trust and Power. Wiley.

• OECD. (2022). Trust in Government Report.

• Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

• Transparency International. (2023). Corruption Perception Index Report.

• World Justice Project. (2023). Rule of Law Index.

---